Proyek Whoosh: Ambisi Politik, Beban Ekonomi, dan Warisan Utang yang Harus Diusut

Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCIC) atau Whoosh yang digadang-gadang sebagai simbol kemajuan era Joko Widodo kini justru dinilai berubah menjadi beban panjang bagi negara. Gerakan Rakyat dengan tegas menyatakan bahwa proyek ini bukan hanya soal transportasi, melainkan representasi dari ambisi politik yang berujung pada masalah ekonomi dan potensi penyimpangan anggaran.

Anggota Dewan Pakar Gerakan Rakyat, Nandang Sutisna, menyebut proyek Whoosh sebagai kebijakan yang terburu-buru dan salah perhitungan. Ia menduga kuat proyek ini tidak lepas dari praktik politik transaksional dan bancakan kekuasaan yang menjadikan dana publik sebagai korban.

“Whoosh bukan sekadar proyek transportasi; ini adalah simbol salah arah dalam pengambilan kebijakan. Beban utangnya luar biasa dan Jokowi harus bertanggung jawab atas keputusan gegabah yang kini berujung pada krisis keuangan jangka panjang,” ujar Nandang, Sabtu (25/10/2025).

Total biaya proyek mencapai USD 7,27 miliar atau sekitar Rp120 triliun, termasuk pembengkakan biaya (cost overrun). Namun angka ini belum final. Setelah ditambah bunga dan restrukturisasi pinjaman dari Tiongkok, beban yang harus ditanggung negara diperkirakan menembus lebih dari Rp130 triliun.

Pertanyaan besar pun muncul: Apakah rakyat rela membayar cicilan utang untuk kereta cepat yang bahkan masa pakainya bisa habis sebelum utangnya lunas?

Nandang menyoroti fakta bahwa skema pembayaran utang bisa memakan waktu hingga 60 tahun. Dengan kata lain, generasi yang tidak pernah naik Whoosh sekalipun akan tetap menanggung dampaknya. Ini bukan solusi fiskal, tetapi penundaan krisis yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

“Restrukturisasi 60 tahun bukan penyelamatan, tetapi kamuflase penundaan kegagalan. Ini bukan warisan kemajuan, melainkan warisan utang,” tegasnya.

Gerakan Rakyat juga mempertanyakan urgensi proyek ini. Apakah benar kereta cepat lebih penting daripada memperbaiki ribuan jalan dan jembatan yang rusak di wilayah pedesaan? Apakah ini transportasi publik strategis atau sekadar monumen politik?

Dalam situasi di mana banyak infrastruktur daerah tak terurus, pengalokasian ratusan triliun rupiah untuk proyek yang hanya menjangkau rute terbatas bisa dianggap sebagai pengkhianatan terhadap prinsip keadilan pembangunan.

Karena itu, Gerakan Rakyat mendesak KPK dan Kejaksaan Agung untuk turun tangan. Dugaan adanya penyimpangan anggaran, praktik korupsi, dan permainan politik dalam proyek KCIC harus dibongkar hingga ke akar.

“Jokowi tidak bisa sekadar melangkah pergi dan melepaskan jejak. Sebagai pengambil keputusan utama, ia memiliki tanggung jawab moral, politik, dan hukum atas dampak keuangan negara yang ditimbulkan,” tutup Nandang.

Jika proyek ini terbukti sarat masalah, Whoosh mungkin memang cepat—tapi bukan menuju kemajuan, melainkan menuju krisis kepercayaan dan kerusakan ekonomi yang ditanggung bangsa dalam jangka panjang.