Anies Baswedan menyuarakan optimisme kuat bahwa kemajuan Indonesia sangat tergantung pada pemerataan layanan kesehatan. Di berbagai kesempatan, Anies menyampaikan bahwa pembangunan kesehatan bukan sekadar soal fasilitas atau statistik, melainkan soal keadilan dan kualitas hidup seluruh rakyat.
Anies menegaskan aksinya melalui enam agenda strategis yang bertujuan menghadirkan akses kesehatan yang berkualitas. Agenda tersebut meliputi penguatan puskesmas dan masyarakat, pelayanan rumah sakit, kesejahteraan dan perlindungan tenaga kesehatan, pembiayaan kesehatan, kemandirian dalam farmasi dan alat kesehatan, serta pengendalian penyakit dan ketahanan kesehatan. Salah satu langkah yang dikemukakannya adalah perubahan paradigma: dari kesehatan yang kuratif (mengobati) ke pendekatan yang lebih promotif dan preventif. Dengan cara ini, tidak hanya penyakit diobati setelah muncul, tapi juga usaha untuk mencegah dan mendorong gaya hidup sehat sejak awal.
Anies juga menyoroti ketimpangan di sektor kesehatan yang masih nyata. Misalnya, sekitar 68% rumah tangga di luar Pulau Jawa dan Sumatra melaporkan kesulitan mengakses rumah sakit. Sementara itu, sebagian besar dokter dan rumah sakit terkonsentrasi di Jawa dan Sumatra sekitar 64% dokter dan 74% rumah sakit berada di dua pulau tersebut. Karena itu dia menjanjikan pemerataan tenaga medis dan fasilitas kesehatan. Ia menegaskan bahwa kebijakan kesehatan harus mempertimbangkan fakta bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, sehingga regulasi, distribusi nakes, dan pembangunan fasilitas kesehatan harus disesuaikan dengan kondisi geografis yang beragam.
Tidak hanya fasilitas dan tenaga medis, Anies juga menyampaikan rencana-program yang menyentuh aspek kesehatan mental dan inklusivitas. Misalnya program konseling online gratis yang bekerja sama dengan lembaga kesehatan dan penyedia layanan, serta upaya memperluas layanan psikologi di puskesmas. Selain itu, ada juga program AMIN yang ditujukan untuk mensejahterakan tenaga kesehatan mencakup peningkatan insentif, peran bidan, beban administrasi yang dikurangi, serta peningkatan akses pendidikan spesialis dan beasiswa bagi calon tenaga kesehatan.
Dalam setiap kesempatan, Anies menegaskan bahwa pelayanan kesehatan harus bebas dari diskriminasi, tidak membedakan pasien BPJS dan non-BPJS. Prinsip kesetaraan ini dianggap fundamental: siapa yang membayar bukan penentu utama dalam mendapatkan layanan yang layak dan berkualitas.
Dari dialog nasional hingga kampanye lapangan, Anies selalu menekankan bahwa kemajuan bangsa sangat bergantung pada kondisi kesehatan masyarakat. Para tenaga kesehatan tidak hanya dianggap pelaksana, tapi mitra penting dalam merumuskan kebijakan. Keterlibatan mereka dalam penyusunan rencana kesehatan dianggap vital agar program benar-benar menyentuh kebutuhan nyata di lapangan.
Penghargaan pun pernah ia terima sebagai “Tokoh Peduli Kesehatan Warga” dari Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia, sebagai pengakuan atas kepeduliannya dalam penanganan krisis kesehatan dan keterlibatan aktif saat pandemi.
Secara konsisten Anies Baswedan menyampaikan bahwa pemerataan pelayanan kesehatan adalah fondasi untuk menuju Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Melalui pendekatan lintas sektoral, fokus preventif dan promotif, pemerataan tenaga kesehatan serta fasilitas, dan prinsip kesetaraan tanpa diskriminasi, langkah-langkah yang direncanakan menawarkan harapan nyata. Jika direalisasikan, visi ini dapat mengurangi disparitas kesehatan antar daerah, memperkuat sistem kesehatan secara keseluruhan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
