Pendidikan merupakan salah satu pilar utama pembangunan bangsa. Tanpa akses pendidikan yang layak, peluang generasi muda untuk mengembangkan potensi diri dan berkontribusi bagi masyarakat pun menjadi terhambat. Dalam konteks itu, hukum memegang peranan sangat penting. Hukum tidak hanya menjadi instrumen teknis, tetapi juga fondasi bagi terwujudnya hak atas pendidikan yang setara dan berkualitas untuk seluruh warga negara.
https://birohukum.kemendikbudristek.com/ Sebagai landasan hukum, konstitusi dan undang-undang di Indonesia secara tegas menjamin hak atas pendidikan. Sebagai contoh, dalam Undang?Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa penyelenggaraan sistem pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia secara utuh. Lebih lanjut, dalam Undang?Undang Dasar 1945 Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan, dan bahwa negara menjamin sistem yang merata. Karena itu, fungsi hukum dalam pendidikan bisa dilihat dari tiga aspek utama: (1) menjamin akses, (2) menjamin kualitas, dan (3) menjamin keadilan serta inklusivitas.
Pertama, dalam hal akses, hukum berfungsi sebagai jaminan bahwa semua anak dan warga negara dapat masuk ke jenjang pendidikan tanpa hambatan yang tidak wajar. Misalnya, putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pendidikan dasar wajib dan tanpa memungut biaya adalah bagian dari hak yang harus dipenuhi oleh negara. Hal ini berarti bahwa regulasi harus memastikan sekolah-sekolah, guru, sarana dan prasarana tersedia di berbagai wilayah, termasuk wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Tanpa payung hukum yang kuat, akses pendidikan bisa saja terbatas hanya pada kawasan kota besar, sementara wilayah terpencil tertinggal.
Kedua, dari sisi kualitas, hukum menetapkan standar dan mekanisme kontrol agar penyelenggaraan pendidikan memenuhi mutu yang layak. Pemerintah melalui regulasi menetapkan kurikulum, akreditasi, kompetensi guru, penganggaran minimum, dan pengawasan yang sistematis. Dengan adanya standar hukum yang jelas, sekolah-sekolah tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga mampu memberikan layanan pendidikan yang bermakna: guru yang kompeten, fasilitas yang memadai, metode pengajaran yang relevan dengan zaman. Tanpa hukum yang mengatur kualitas, akses saja tidak cukup karena pendidikan “ada tapi tidak berguna”.
Ketiga, dari sisi keadilan dan inklusivitas, hukum berfungsi memastikan bahwa akses dan kualitas tidak hanya untuk kalangan yang beruntung tapi untuk semua: anak dari keluarga miskin, penyandang disabilitas, masyarakat terpencil, atau kelompok minoritas. Hak pendidikan dilihat sebagai hak asasi manusia yang universal. Regulasi harus mencegah diskriminasi dan memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan tidak menghadirkan hambatan berbasis ekonomi, geografis, gender, atau sosial. Jika tidak, maka tercapailah formalitas “hak” namun substansinya tetap timpang.
Namun, tantangan nyata masih cukup besar. Walaupun payung hukum sudah ada, pelaksanaannya di lapangan belum konsisten. Di beberapa wilayah terpencil, kualitas sekolah masih rendah, guru kurang, sarana tidak memadai. Pemerintah pusat dan daerah memang telah mengupayakan revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, dan alokasi anggaran khusus untuk daerah yang tertinggal. Tetapi tantangan terkait regulasi daerah, sumber daya manusia, pemenuhan anggaran, serta monitoring tetap perlu diperkuat.
Untuk menegakkan peranan hukum secara optimal, beberapa langkah penting dapat diambil:
Dengan demikian, hukum bukanlah simbol belaka, melainkan jembatan nyata menuju pendidikan yang inklusif, bermutu, dan berkeadilan.
https://birohukum.kemendikbudristek.com/ Dengan memperkuat tata hukum, kita dapat memastikan bahwa setiap anak di Indonesia di kota besar maupun di daerah terpencil mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar, berkembang, dan menjadi bagian dari masa depan bangsa yang gemilang.
